JAMBINTIKA.COM, TANJABBARAT - Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat Sjafril Simamora berang pada Rapat Dengar Pendapat antara DPRD Tanjab Barat dengan Pemkab Tanjab Barat digelar di Gedung DPRD Tanjab Barat, Selasa (2/2).

Pasalnya, saat memimpin rapat, politisi Partai PAN ini geram dengan sikap Sekda Tanjab Barat Agus Sanusi yang menginginkan rapat dilaksanakan dengan cara tertutup.

"Tidak ada rahasia negara, ngapain di tutup," culutuk pria yang akrab di sapa Ucok Mora pada saat forum rapat di gelar.

Dia menambahkan, di tata tertib juga sudah jelas dibunyikan jika rapat akan dilaksanakan secara terbuka. "Kita harus mengikuti lah (tatib, red), karena sudah jelas, tak ada yang namanya rapat tertutup," ujarnya.

Yang ingin ditanyakan oleh pihak DPRD, lanjutnya, hanya dua point saja. Pertama, kenapa sampai ada mutasi di akhir jabatan Safrial?, dan kedua ada apa sampai hal tersebut bisa terjadi?

"Kalau ngotot ingin rapat ini tertutup kami menduga ASN di mutasi, karena tidak melaksanakan perintah dari bupati," ucapnya.

Sementara, Sekda Tanjab Barat Agus Sanusi dalam rapat mengatakan alasan ia meminta rapat tertutup agar tidak ada simpang siur dalam mengambil kesimpulan rapat. "Biar satu suara setelah rapat. Jadi nanti kesimpulannya bisa kita publikasikan," sanggahnya.

Dari pantauan, untuk menentukan tertutup dan terbuka, rapat berlangsung alot. Hasilnya, setelah melalui voting, rapatpun di putuskan tertutup.

Sjafril Simamora bersama tiga anggota DPRD dari fraksi PAN pun langsung walk out dari rapat. Di ikuti dengan para awak media yang tadinya berada di dalam ruangan, terpaksa harus keluar. 

Untuk diketahui, dilansir dari jambivalen.com, di penghujung berakhirnya jabatan Safrial yang tinggal menghitung hari sebagai Bupati Tanjab Barat, ia melakukan mutasi jabatan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Reza Fahlevi dan Ketua Pokja Ilmardi.

Belum diketahui apa penyebab kedua pejabat yang bersangkutan dengan urusan tender proyek ini di lepaskan dari jabatan nya.

Reza Fahlevi saat dikonfirmasi membenarkan ada menerima telpon dari pihak BKD untuk mengantarkan SK tapi tidak tahu SK apa.

”Saya belum bisa komentar jauh, karena belum terima SK nya, kalau soal Ilmardi tidak tahu katanya serempak SK mau diberikan,” ujarnya via WhatsUp.(31/01)

Dirinya tidak mempermasalahkan apabila benar dinonjobkan dari jabatan, karena jabatan itu amanah dari pimpinan.

”Resiko bawahan, mungkin beliau (Bupati,red) punya alasan kuat ingin saya nonjob supaya banyak belajar dulu di BKD, ” tukasnya.(AR2)