Tanjab Barat -JAMBINTIKA-COM- Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) semakin vokal menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kondisi jalan nasional yang tak kunjung diperbaiki selama lima tahun terakhir. Kondisi ini memicu sorotan tajam terhadap kinerja dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat.

"Kami merasa diabaikan. Jalan ini adalah urat nadi perekonomian kami, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Sudah lima tahun tidak ada perbaikan signifikan," ujar Beni, seorang pemuda masyarakat Kuala Tungkal, Selasa  (26/8/2025).

Kritik pedas ini menyoroti tiga fungsi utama DPR, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Masyarakat mempertanyakan efektivitas DPR dalam memperjuangkan alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan di Tanjab Barat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek yang sudah dianggarkan.

"Kami tahu DPR punya peran penting dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan mengawasi kinerja pemerintah. Tapi, apa yang sudah mereka lakukan untuk jalan ini? Kami tidak melihat hasil nyata," imbuh Beni. 

Melihat kondisi jalan tersebut Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat pun tak tinggal diam langsung mengkerahkan dinas PUPR Tanjab Barat lakukan perbaikan.

“Kalau menunggu prosedur, menunggu Provinsi turun tangan bisa jadi masyarakat yang paling dulu menanggung akibatnya. Maka kami bergerak, karena kepentingan warga harus lebih diutamakan,” ungkapnya. 

Lebih lanjut Bupati mengatakan bahwa perbaikan jalan ini tidak hanya soal infrastruktur. Lebih jauh, ini soal keselamatan pengendara, kenyamanan masyarakat, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi. 

"Jalan yang rusak bukan hanya menghambat perjalanan, tetapi juga bisa mengancam nyawa, memperlambat arus barang, bahkan merugikan pedagang kecil yang setiap hari bergantung pada jalur tersebut."Jelas Bupati.

?Meski bukan kewenangan langsung Kabupaten, tindakan Bupati Anwar Sadat menjadi bukti bahwa kepemimpinan sejati hadir ketika rakyat membutuhkan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berpangku tangan dengan alasan teknis. 

“Yang terpenting masyarakat terbantu, itu dulu. Soal kewenangan bisa kita koordinasikan kemudian,” tambahnya.

?

?Harapan kini tertuju agar perbaikan darurat ini bisa menjadi perhatian lebih besar dari Pemerintah Provinsi Jambi dan BPJN, sehingga ke depan jalur utama Jambi–Tungkal bisa lebih terawat dan berfungsi maksimal bagi masyarakat luas.(ARB)