JAMBINTIKA.COM -Jakarta, - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (Wabup Tanjabbar), H. Hairan, S.H., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023 yang dibuka oleh Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Republik Indonesia, Teten Masduki, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (07/11/23).
Rakornas yang bertema "Transformasi Pengadaan Untuk Indonesia Maju" tersebut turut dihadiri oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo, para Bupati dan Walikota se-Indonesia, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, serta Perwakilan Asosiasi Penyedia dan Asosiasi Profesi Pengadaan (IAPI dan IFPI).
Menkop UKM, Teten Masduki Pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya kepada LKPP atas upaya LKPP untuk meningkatkan penggunaan PDN dan UMKM dalam belanja pemerintah.
“Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada LKPP yang secara terus menerus dan sistematis memanfaatkan PBJP untuk pengembangan industri dalam negeri khsusunya UMKM,” kata Teten.
Lebih lanjut MenkopUKM mengatakan bahwa Kemenkopukm juga akan terus berkomitmen mendukung transformasi PBJ dengan fokus pada pemberdayaan UMKM.
“Kami ingin PDN dibeli dan kualitasnya terus ditingkatkan, agar lebih sejalan PBJ dapat dipenuhi oleh UMKM, sehingga KLPD perlu melakukan pembelian produk UMKM dengan konsolidasi pengadaan dan melakukan substitusi produk impor menggunakan produk PDN,” tutup Teten.
Semetara itu, Wabup Hairan mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung program transformasi pengadaan yang digagas oleh pemerintah pusat.
"Kami akan terus berkoordinasi dengan LKPP dan stakeholder terkait untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengadaan, khususnya di Tanjabbar," tutur Hairan
Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023 berlangsung selama dua hari, yaitu dari tanggal 7-8 November 2023. Selain mengikuti paparan dan diskusi dari narasumber ahli, peserta rakornas juga berkesempatan untuk mengunjungi pameran produk dan jasa dari penyedia barang/jasa pemerintah yang tergabung dalam asosiasi IAPI dan IFPI. (ARB)
