Tanjab Barat, JAMBINTIKA-COM--Bukan memberikan win solution (solusi terbaik,red) sikap anggota Dewan Perwakilan Tanjab Barat dinilai plin-plan dan terkesan hanya ingin sekedar cuci tangan dalam menyikapi munculnya polemik wacana pembatalan Mega proyek gedung banggar.

Setelah sempat viral hingga menjadi perbincangan di pelataran warkop, sebagian petinggi dewan bahkan mengaku tak menahu soal asal muasal Mega proyek Gedung Banggar yang muncul tanpa pembahasan awal kayaknya siluman.

Mega proyek yang bakal menelan anggaran hingga Rp 12 milyar ini kian berpolemik lantaran kini telah memasuki tahapan lelang hingga penentuan pemenang lelang.

Akibat wacana pembatalan Mega proyek ini, sebagian besar pihak juga bakal dirugikan lantaran sudah mengikuti prosesnya sesuai prosedur dan aturan yang ditetapkan.

Jika direalisasikan pembatalannya, banyak pihak-pihak yang kini sudah terlibat juga disunyalur bakal ikut-ikutan melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

Bukanya mencari solusi terbaik yang tidak melanggar aturan, sebagian pihak yang terlibat malah terkesan mencari jalan pintas untuk sekedar cuci tangan terkait polemik yang terjadi.

Wacana legislatif untuk membatalkan program yang sudah teragendakan dan melalui mekanisme yang resmi dapat mencederai aturan proses lelang proyek melalui sistem aplikasi. 

Ini kan lucu dan aneh, seharusnya jika benar DPRD merasa itu proyek tidak layak untuk dilaksanakan kenapa lolos saat pembahasan bahkan masuk sampai tahap pelelangan, " kritik warga.

Lebih lanjut menurutnya, ini menjadi preseden buruk tata kelola program yang di usulkan pihak eksekutif dan legislatif, artinya proyek yang di usulkan di sinyalir menimbulkan kecurigaan masuk lewat pintu belakang tanpa ada pembahasan.

Kenapa barang sudah dilelang dan di program kan bisa di batalkan kegiatan nya, artinya patut dipertanyakan hal tersebut, apakah program yang bernilai besar itu tidak di bahas, atau ada pihak yang punya kepentingan di balik upaya pembatalan, DPRD semestinya harus jeli menyikapi hal ini, " tegas  warga menyikapi sikap DPRD.

Terpisah Ketua DPRD kabupaten Tanjung jabung barat Hamdani, SE, saat dikonfirmasi terkait wacana pembatalan proyek gedung banggar mengaku hal itu berkaitan dengan efesiensi anggaran.

Terkait efesiensi anggaran, namun suatu saat jika anggaran mencukupi kami ingin mendorong kembali anggaran  gedung banggar DPRD tersebut, " katanya saat dikonfirmasi melalui via telepon. Senin (17/3/2025) malam.

Lebih Lanjut Hamdani mengatakan, untuk sementara kesepakatan fraksi-fraksi kegiatan gedung banggar DPRD itu di tunda dulu,  bukan untuk dibatalkan dan jika memungkinkan  anggaran mencukupi bisa direalisasikan kembali.

" Ditunda dulu bukan dibatalkan, jika memungkinkan dan anggaran mencukupi bisa direalisasikan kembali, kilahnya.

Dia juga juga mengaku bingung darimana  kegiatan tersebut masuknya pada saat pembahasan.

Kita juga merasa kecolongan, karna dari awal pembahasan itu tidak masuk, kita juga bingung masuk nya dari mana," pungkasnya.

senada juga diungkapkan Wakil ketua DPRD kabupaten Tanjab Barat, Sjafril Simamora, SH yang  mengatakan pembatalan dilakukan terkait efesiensi anggaran.

Efesiensi anggaran, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, dan ini bukan di batalkan tapi di tunda, dan semau fraksi sudah sepakat untuk penundaan proyek tersebut, "sebutnya.

Saat disinggung apakah ini tidak berdampak terhadap program yang lain dan menjadi preseden buruk kedepannya.

Sejauh ini hanya persoalan gedung banggar saja, rasanya kalau soal yang lain belum ada, "Ungkapnya saat dikonfirmasi via telepon.(ARB)