Tanjab Barat,JAMBINTIKA-COM- Selain dugaan kecurangan dalam pengelolaan anggaran dana desa (ADD) tahun 2025, kades juga disinyalir berikan pada pihak ketiga kegiatan fisik yang bersumber dari alokasi dana desa. Jumat (18/7/2025).
Dugaan kecurangan dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa ( ADD) Pematang Lumut, kecamatan Betara, kabupaten Tanjab Barat terus merebak di tengah masyarakat. Pasalnya, selain dugaan kecurangan bekangan beredar kabar jika semua pekerjaan fisik dari sumber ADD di kontraktualkan oleh pihak Desa.
Hal tersebut dikatakan masyarakat Desa Pematang Lumut. Menurutnya tidak hanya curang dalam pelaksanaan kegiatan saja, pihak Desa juga memberikan pada pihak ketiga semua kegiatan fisik dari sumber dana ADD.
" Mana ada disini dikerjakan secara swakelola, semuanya kegiatan fisik dana Desa dikerjakan oleh pihak kontraktor, " kata warga.
Dia juga menjelaskan, tidak adanya keterbukaan pihak Desa dalam melakukan pengelolaan ADD terlihat sejak beberapa tahun terakhir.
" Ada beberapa kegiatan yang kita lihat menelan anggaran cukup besar, sementara pelaksanaan nya hanya rehab biasa saja, terkesan tidak sesuai dengan dana yang dikucurkan, "sebutnya.
Ungkapan senada juga dilontarkan warga lainnya yang membenarkan jika kegiatan fisik dari sumber dana ADD dikerjakan oleh pihak ketiga dan tidak di laksanakan secara swakelola.
" Yang kerja semua pihak ketiga pak, tidak ada yang di swakelola kan, " tegasnya.
Sebelumnya juga diberitakan, Tak hanya soal kegiatan pengerasan jalan yang menelan dana puluhan juga terkesan dikerjakan asal jadi dan melenceng dari ketentuan pekerjaan sebagaimana yang tertera di papan plank merek pekerjaan, akan tetapi sejumlah pekerjaan yang bersumber dari alokasi dana ADD tahun 2025 juga terindikasi terjadi kecurangan.
Dari data yang berhasil dihimpun media ini, selain pekerjaan pengeras jalan, pemerintah Desa Pematang Lumut pada tahun 2025 ini juga mengalokasikan dari ADD berupa rehab gedung PKK dengan besaran dana mencapai ratusan juta.
Dari papan merek yang terpasang untuk rehab gedung PKK pihak Desa telah menganggarkan sebesar Rp. 134 juta lebih.
Menurut warga, kegiatan dari sumber dana ADD tidak skala prioritas bahkan terkesan hanya menghabiskan anggaran saja.
" Rehab hanya untuk menambah ketinggian gedung PKK saja dianggarkan hingga ratusan juta, kan masih banyak pembangunan yang skala prioritas yang seharusnya menjadi konsen pihak desa, " kritik warga.
Warga juga mengkritisi rahab aula kantor Desa yang juga dialokasikan dari ADD pada anggaran tahun 2024 lalu.
" Tahun lalu juga ada perehaban aula kantor Desa, bahkan anggaran nya mencapai 186 juta, artinya selama 2 tahun ini hanya merehab kantor Desa saja sedangkan infrastruktur Desa yang menjadi kebutuhan masyarakat luas luput dari perhatian pemerintah Desa, " sebutnya.
Warga meminta pemerintah kabupaten Tanjab Barat, melalui dinas terkait yang memiliki kewenangan dalam pengawasan segera melakukan kroscek terhadap kegiatan yang menggunakan ADD
Sayangnya terkait keluhan warga dan sejumlah Kejanggalan pada kegiatan ADD Pematang Lumut belum dapat menjelaskan dari pihak Desa selaku pengguna anggaran ADD tahun 2025.
Pjs Kepala Desa Pematang Lumut, Syaiful Juhri hingga kini belum memberikan penjelasan terkait dugaan yang menerpa Desa yang dipimpinnya. Saat dilayangkan konfirmasi melalui via telepon dan WhatsApp kades tetap bungkam.
Sementara itu kepala dinas PMD kabupaten Tanjab Barat, M. Nasir saat dikonfirmasi mengatakan jika pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Desa terkait informasi yang beredar di media.
Menurutnya juga, kita telap melakukan sesuai tugas fungsi dan kewenangan kita terutama dalam melakukan pengawasan dan hal tersebut tetap akan kita evaluasi.
" Terkait soal teknis pekerjaan secara spesifik itu ranah dan kewenangan nya bukan pada kita namun domainnya di dinas inspektorat, " ungkapnya.(ARB)
