TANJABBARAT-JAMBINTIKA-COM- Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kabupaten Tanjab Barat telah memastikan adanya kerusakan lahan perkebunan dan pertanian milik warga Desa Sungai Dualap seluas 16.37 hektar yang terdampak jebolnya tanggul PT Pelda.
Hasil pemeriksaan Tim Disbunak ini nantinya bakal dijadikan bahan awal dalam pembahasan Tim gabungan Pemkab sebagai mediator dan fasilitator masyarakat.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan tingkat kerusakan tanaman milik masyarakat sekaligus menghitung potensi kerugian yang dialami petani akibat genangan air pasang yang masuk ke kawasan perkebunan setelah tanggul perusahaan jebol.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Drs. Riduwan, melalui Kepala Bidang Perkebunan, Faisal Riza S.PT., mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah OPD guna membahas tindak lanjut hasil survei lapangan.
Menurut Faisal, rapat tersebut direncanakan berlangsung pada Selasa atau Rabu dengan melibatkan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH), Kesbangpol, Baperinda, Satpol PP, PTSP, Bagian Ekonomi, Bagian Sumber Daya Alam (SDA), serta Camat Kuala Betara.
"Insyaallah, hari Selasa atau Rabu kita akan menggelar rapat bersama OPD terkait untuk menindaklanjuti hasil survei lapangan beberapa waktu lalu," ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, setelah rapat koordinasi dilaksanakan dan tim lintas OPD terbentuk, petugas akan kembali turun langsung ke lokasi perkebunan warga untuk melakukan pemeriksaan lebih terperinci.
Pemeriksaan lanjutan tersebut akan difokuskan pada pendataan jenis tanaman, jumlah batang atau pohon yang mengalami kerusakan maupun mati, serta luasan lahan yang terdampak akibat masuknya air pasang.
"Tim yang turun nantinya akan menghitung jenis batang atau pohon yang terdampak akibat jebolnya tanggul PT Pelda," jelasnya.
Lebih lanjut, Faisal menegaskan bahwa tim lintas OPD tersebut juga akan melakukan penghitungan terhadap nilai ganti rugi tanaman tumbuh milik masyarakat yang mengalami kerusakan.
Penghitungan tersebut, kata dia, akan mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) terbaru Tahun 2026 sebagai dasar dalam menentukan nilai tanaman tumbuh yang terdampak.
"Iya, tim yang turun nanti akan menghitung ganti rugi tanaman tumbuh yang terdampak sesuai dengan Perbup terbaru Tahun 2026," tegasnya.
Sebelumnya, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada Jumat (6/11/2026), tim menemukan sebanyak 16,37 hektare lahan perkebunan dan pertanian milik masyarakat mengalami kerusakan akibat genangan air pasang.
Air tersebut masuk dan menggenangi kawasan perkebunan warga setelah tanggul milik PT Pelda Indo Mulai mengalami kerusakan hingga jebol.
Peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat yang sebelumnya menyampaikan keresahan terkait kerusakan tanaman dan lahan produktif mereka.
Warga khawatir genangan air yang terus memasuki kawasan perkebunan akan memperparah kondisi tanaman, bahkan menyebabkan tanaman mati dan mengganggu sumber penghidupan para petani.
Temuan kerusakan seluas 16,37 hektare tersebut kini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pendataan lebih lanjut melalui tim lintas OPD, sehingga tingkat kerusakan dan nilai kerugian masyarakat dapat dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT Pelda Indo Mulai belum berhasil dimintai keterangan, baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon, terkait hasil temuan Disbunak Tanjung Jabung Barat mengenai kerusakan lahan perkebunan warga akibat jebolnya tanggul perusahaan tersebut.
Masyarakat kini menantikan langkah konkret dari pemerintah daerah dan pihak perusahaan agar persoalan kerusakan perkebunan ini dapat segera ditangani serta hak-hak petani yang terdampak memperoleh perhatian dan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.(ARB)
