Tanjung Barat-JAMBINTIKA.COM-Bupati. Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang di buka langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian. Selasa (24/01/23).
Rapat yang di ikuti secara daring dari Aula Rumah Jabatan Bupati tersebut turut dihadiri juga oleh Plh Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala OPD terkait, dan Kepala Bagian terkait.
Diwawancara uasi mengikuti Rakor, Bupati menyampaikan bahwa dalam pengendalian inflasi di kabupaten Tanjabbar yaitu dengan memperhatikan pangan dan pertanian terkhusus beras, telur, cabai, minyak, dan sebagainya agar inflasi dapat dikendalikan dengan baik.
"Dalam pengendalian inflasi ini kita harus saling bekerja sama dan berkoordinasi baik OPD, kecamatan, dan desa agar inflasi di Kabupaten kita tidak terjadi lonjakan yang signifikan," tuturnya.
Sementara itu sebelumnya saat rakor Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dalam sambutannya mengaku bersyukur dikarenakan pertumbahan ekonomi masih cukup baik diatas 5% tepatnya 5,72% di tahun 2022. Itu sudah cukup bagus dibandingkan dengan pertumbuhan negara-negara lain jauh dibawah 5%.
"Dari segi inflasi kita masih terkendali yaitu 5,51% di akhir tahun 2022 dari bulan september 5,95%, bulan oktober 5,70%, dan bulan november 5,40%. Kita belum mengetahui angka inflasi dibulan Januari 2023, tetapi di awal bulan februari nanti BPS akan mengadakan survei," ucapnya.
Lebih lanjut, Tito sampaikan bahwa agar angka survei terhadap angka inflasi secara nasional bisa ditambah tidak hanya terhadap 100 kota saja tetapi juga terdapat kabupaten-kabupaten yang ibu kotanya menjadi kota karena walaupun 100 kota tersebut cukup representatif mewakili nasional tapi tidak bisa melihat peta yang akurat untuk tingkat provinsi.
"Pengendalian inflasi ini perlu kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan cara melakukan intervensi-intervensi. Diantaranya yang kita laksanakan seperti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, melakukan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT, serta dukungan transportasi dari APBD," tambahnya. (aRB)
